Kode Kendaraan Bone Akan Berubah Jadi DW

Kode nomor pelat kendaraan di Sulawesi Selatan kini dibagi untuk beberapa kabupaten yakni DD, DP dan DW. Penambahan dan perubahan kode pelat kendaraan ini dilakukan, berdasarkan keputusan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2012.

Selama ini, seluruh kendaraan di wilayah Sulawesi Selatan hanya menggunakan kode depan DD. Kini, kode DD hanya akan digunakan di Makassar dan delapan kabupaten lainnya. Ke delapan kabupaten itu adalah Gowa, Maros, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar.

Sedangkan, kode depan DP digunakan di sepuluh kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Barru, Parepare, Sidrap, Pinrang, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang. Sementara untuk

Kode DW akan digunakan dalam wilayah Bosowasi  yakni Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai.

Selain Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang mengikut kode kendaraan DD kini telah diubah menjadi DC. Kode depan DC nantinya akan meliput seluruh wilayah Sulbar, diantaranya, Mamuju Utara, Polewali, Mandar.

Perubahan kode depan ini dilakukan sejak 1 Juni 2012 tanpa pemungutan biaya dari pemilik kendaraan. Perpanjangan maupun perubahan nomor pelat kendaraan bisa dilakukan kapan saja, demikian pula dengan kendaraan yang baru langsung menggunakan kode plat baru sesuai dengan wilayahnya.

Perubahan ini dilakukan, karena nomor pelat kendaraan di Sulawesi Selatan sudah habis. Untuk mengefisienkan biaya, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan dan Barat hanya mengubah kode depan saja. Tanpa mesti menambah kode belakang menjadi tiga digit maupun penambahan nomor kendaraan menjadi lima digit seperti di Jakarta.

Kepala Subdirektorat Administrasi, Registrasi, dan Identifikasi (Min Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M Rudy Syafirudin mengatakan, perubahan kode pelat kendaraan ini untuk mengantisipasi kehabisan nomor kendaraan di Sulsel terutama di Kota Makassar.

Ia mengatakan jumlah kendaraan yang terus bertambah bisa menyebabkan nomor pelat habis. "Dengan kode baru ini alokasi nomor kendaraan yang ada di Sulsel bisa di pakei sampai sepuluh tahun ke depan. Sebenarnya nomor kendaraan di Makassar sudah habis tahun ini. Pasalnya, pertambahan kendaraan roda dua saja mencampai 26.000 unit perbulan dan kendaraan roda empat sebanyak 3.500 perbulannya. Kita hanya merubah kode depan saja, supaya kita tidak mengganti mesin yang ada," ujar Rudy.

Irsan Galigo Akan Diperiksa Dalam Kasus Perbaikan Lahan dan Irigasi

Pihak Kepolisian Resort Bone menjadwalkan pemeriksaan anggota DPRD Sulsel Andi Irsan Idris Galigo sebagai tindak lanjut surat komisi pemberantasan korupsi nomor 911/01-20/03-2012 kepada Kapolda Sulselbar yang diteruskan kepada Kapolres Bone.

Surat KPK ini mempertanyakan perihal diskriminasi penyidikan kasus korupsi perbaikan lahan dan jaringan irigasi pada tahun 2007 lalu."Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekan depan kita jadwalkan pemeriksaannya," jelas Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bone AKP Andi Ikbal, seperti dilansir di tribun-timur.com (15/05/12)

Ia juga menjelaskan, pemeriksaan Irsan dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi irigasi, karena nama Irsan disebut oleh tersangka lainya turut menikmati uang proyek bantuan islamic development bank. Menurutnya, hasil pemeriksaan Irsan nantinya tidak akan berpengaruh banyak terhadap penyelidikan polisi, karena keterangan itu sifatnya hanya petunjuk saja.

"Hasil keteranngannya nanti tidak ada pengaruhnya, nol, ini hanya pendalaman, karena begini yakin saja tidak ada orang yang mau mengaku kalau mencuri, jadi nol kan," kata Ikbal.
Sebelumnya, pihal Polres Bone sempat menggelar kasus tersebut diruang kerjannya bersama tim dari Polda Sulselbar yang dipimpin oleh Kasubdid Tipikor AKBP Rony Santana. Informasi yang dihimpun menyebutkan polisi telah melayangkan surat panggilan untuk Irsan Selasa lalu dan dijadwalkan akan diperiksa pada Kamis 17 Mei.

"Yah itu kalau datang, tapi kalau tidak kita bersurat lagi," ujar Pelaksana Tugas Kepala unit tindak pidana korupsi Polres Bone Aipda Muh Rais.

Sejauh ini, kasus tersebut telah menyeret tiga orang menjadi tersangka, masing-masing Rahman Asikin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Muh Said Assegaf sebagai kontraktor, dan Suardi sebagai konsultan. Proyek perbaikan lahan dan jaringan irigasi yang dikerjakan pada tahun anggaran 2007 merupakan bantuan islamic development bank yang telah menelan dana sebanyak Rp 4.190.009.090. Setelah Badan pengawas pembangunan dan keungan melakukan audit ditemukan kerugian negera sebesar Rp 1.666.127.673, kerugian itu timbul akibat realisasi anggaran dan volume pekerjaan tidak sesuai.

Kapolres Nilai Surat KPK Dugaan Korupsi yang Melibatkan Irsan Galigo Politis

Pernyataan Kapolres Bone Drs. R Anrdria Martinus dalam jumpa persnya, selasa 10 April lalu yg menyebutkan turunnya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir ada kaitan politik mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Ketua LSM Lapor, Junaid Umar dengan tegas mengungkapkan tak sepantasnya Kapolres Bone mengungkapkan hal seperti itu dalam jumpa pers. apa hubungannya dengan politik, sedangkan kasus itu dari dulu ditangani. turunnya surat dari KPK karena aduan dari salah seorang tersangka yang merasa diperlakukan tidak adil. bukan dari siapa2 (lawan politiknya).

" Olehnya itu Kapolres Bone beserta anggotanya harus berani mengusut tuntas kasus korupsi tersebut dan menyeret oknum IIG (anak pejabat no. 1) yg diduga terlibat sesuai dgn surat dari KPK.
Penyidik tak usah lagi terus berdalih akan Pulbaket dulu karena sejak masa kepemimpinan Kapolres Bone sebelumnya pernyataan seperti itu sudah dibahasakan.
padahal dari keterangan tersangka RA dan MSA sudah menyebutkan IIG jelas terlibat tapi kenapa istrinya yg dipanggil, bukan oknum IIG sendiri, ada apa dibalik itu,,?

Pengamat hukum Kab. Bone Drs. A. Nuzul juga mengungkapkan agar penegak hukum tidak terjebak dengan issu politik dalam penegakan hukum karena tak ada kaitannya. Penyidik tak boleh terjebak dengan isu politik dalam penegakan hukum, yang jelas jangan tebang pilih meski tetap harus menerapkan asas praduga tak bersalah, katanya.

"Menurut Nuzul cara kerja penyidik kepolisian yang kurang progressive bisa dianggap oleh masyarakat jika mereka kurang serius menangani kasus tersebut.
Dan turunnya surat KPK sebenarnya ingin membantu penyidik agar kasus itu segera dituntaskan.
" Terkait kasus itu sendiri, Kasat Reskrim Polres Bone AKP A. Ikbal ketika di konfirmasi Rabu 11 April kemarin mengatakan layanan surat permintaan pemeriksaan IIG akan dilakukan setelah gelar perkara di Mapolda Yg di jadwalkan 12 April kamis hari ini, sesuai penrnyatan pak Kapolres kemarin, maka surat permintaan rekomendasi untuk pemeriksaan IIG akan dilayangkan ke Gubernur Sulsel setelah gelar perkara. lanjut Ikbak mengatakan setelah surat permintaan rekomendasi diturunkan, maka ada rekomendasi atau tidak dalam jangka waktu 30 hari sudah bisa langsung dilakukan pemeriksaan

sumber : Andi Syam Mappasissi dalam https://www.facebook.com/groups/iyanaecommunity/

Menteri Pendobrak Kekakuan Birokrasi, Berkunjung Ke Daerah Makan dan Nginap di Rumah Petani

Dahlan Iskan Lagi Makan Geblek dan Tempe Bengok di Rumah Petani

Setelah aksinya mendobrak pintu Tol karena petugas belum datang kini Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali menunjukkan prilaku yang mendobrak tradisi pejabat negara dengan menginap di rumah keluarga petani Hadi Sumarto (60) dan Sarjiyah (57) di Seworan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat melakukan kunjungan ke Kulon Progo.

Dahlan yang tiba di Desa Seworan sekitar pukul 00.05 WIB, Kamis (29/3/2012), langsung menyalami Hadi Sumarto beserta keluarganya. Warga Seworan lain yang telah menunggu Dahlan Iskan sejak sore langsung ikut mendekat dan berjabat tangan. Beberapa di antara warga bahkan mendapat pelukan Menteri BUMN itu.

Segera setelahnya, Dahlan disuguhi makanan khas Kulon Progo berupa geblek dan tempe bengok (kacang polong). Dengan lahapnya, Dahlan makan geblek sembari minum teh panas. Setelah istirahat sejenak, Dahlan Iskan pun mengajak ngobrol warga tentang pertanian.

Dalam pembicaraan itu, Hadi Sumarto sang tuan rumah menuturkan bahwa dirinya memiliki tanah seluas 1.800 meter persegi dengan hasil panen sekitar 10 kuintal. Namun setelah dikurangi biaya beli pupuk dan membayar sewa traktor, keuntungan yang tersisa hanya sekitar satu kuintal gabah kering. "Sekarang harga gabah kering sebesar Rp 3.000 per kilogram. Padi juga terserang hama sundep," Kata Hadi seperti dilansir di tribunnews.com.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan para petani, Dahlan Iskan meminta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulon Progo menyediakan lahan 20 hektar untuk pengembangan padi varietas unggul seperti varietas Cieherang, Inpari 13, dan Legowo. "Tolong segera disediakan 20 hektar untuk lahan pertanian," kata Dahlan.

Sementara itu, Hadi Sumarto yang ditanya mengenai perasaannya mendapat kunjungan seorang menteri, bahkan sampai menginap, mengatakan dirinya serasa mendapat wahyu dari langit. "Seperti dapat bintang jatuh dari langit," kata Hadi di depan mantan Dirut PLN itu.

Mendengar pengakuan itu, Dahlan Iskan dan rombongan pun tak segan tidur beralaskan tikar di lantai tanah rumah Hadi Sumarto.

Untuk yang Suka Mengeluh

Jika kamu merasa pekerjaan anda sangatlah berat, bagaimana dengan dia??

Bila Anda merasa gaji anda sangat sedikit, bagaimana dengan anak yg malang ini?? 

Jika Kamu merasa belajar adalah sebuah beban, contohlah semangat dia.. 


Jika kamu sempat merasa putus asa, ingatlah orang ini! 

Pantaskah kita mengeluh tentang makanan disaat ia sedang membayangkan makan happy meal?? 

Jika Kamu merasa hidup Kamu sangat menderita, apakah Kamu juga merasakan penderitaan seperti orang ini?? 

Jika Kamu merasa hidup Kamu tidak adil, bagaimana dengan dia?? 

Di saat kita kecil dimanja dan di sayang, manjakah mereka?? 

Tidakah merasa bersalah kita masih selalu tidak mendengarkan bahkan melawan ibu kita? 

Bukan komentar penyesalan yang admin minta buat menuh2in kotak komentar, tapi berjanjilah para diri sendiri, lalu lakukan. Talk less do More! terima kasih udah lihat postingan ini.. sebarkan lewat share box dibawah jika dirasa ini penting untuk orang2 yang kalian sayangi.. 

Kakak Kandung Bupati Bone Diduga Menipu

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone yang juga kakak kandung Bupati Bone, Andi Yacub Galigo dilaporkan ke Polres Bone setelah melakukan penipuan dan pemalsuan surat hingga merugikan  Amir Bin Nenni (41) warga Desa Teamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebesar Rp 50 juta. Uang ini merupakan uang untuk biaya pengurusan anaknya Amir bernama Asrul bin Amir untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kabupaten Bone.

Dihadapan polisi, Amir menyebutkan telah dimintai uang oleh Yacub sebesar Rp 50 juta yang diberikan secara bertahap. Pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp 10 juta, pada tanggal 26 Agustus ditahun yang sama Amir kembali memberikan sebesar Rp 30 juta, dan terakhir diberikan lagi Rp 10 juta.

Setelah memberikan uang sebesar Rp 50 juta Yacub memberikan SK pengangkatan Asrul sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama namun, SK yang diberikan oleh Yacub ternyata palsu dan tidak diakui Kementerian Agama.

" Yacob yang mendatangi saya dan menawarkan saya untuk mengurus anak saya menjadi PNS. Ketika itu saya percaya karena melihat posisi Yacob dan adiknya yang menjabat sebagai Bupati Bone, " ungkap Amir seperti dilansir tribun-timur.com

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Bone AKP Abdul Muin menerangkan, pihaknya telah menerima laporan tersebut telah diterima Polres dengan sangkaan penipuan dan pemalsuan surat. Ia juga menambahkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap laporan Amir tersebut dengan memanggil saksi-saksi yang terkait untuk dimintai keterangan.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone Hamzah Junaid yang ditemui di ruang  kerjanya mengatakan, pihaknya tidak mengetahui persis kalau ada penipuan berkedok pengurusan menjadi PNS dikementerian Agama.Namun, Hamzah mengaku pernah menemukan SK palsu yang modelnya mirip seperti yang dilaporkan oleh Amir.

" Logo Kementerian Agama yang terpasang di SK itu tidak sama dengan yang asli, registrasi dan nomor NIP-nya juga tidak sama. Dikanwil Jumlah SK palsu itu tidak hanya satu tapi ada beberapa," jelas Hamzah Junaid.

Alvin Lie Minta PAN Hukum Andi Taufan Tiro

Anggota Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Alvin Lie, mendesak Dewan Pengurus Pusat PAN agar memberikan sanksi atas perbuatan Andi Taufan Tiro jika Wakil Sekretaris Jenderal PAN itu benar telah melakukan perbuatan yang mencoreng nama partai dengan menampar seorang pegawai beacukai Bandara Soekarno Hatta pada Rabu kemarin. "Itu merusak citra partai," kata Alvin seperti dilansir tempo.co Kamis, 23 Februari 2012. " Jika itu benar maka disayangkan"

Andi Taufan ramai dikabarkan melalui pesan BlackBerry telah menampar seorang pegawai beacukai yang memintanya antre pada saat pergantian shift salat magrib. "Fraksi PAN dan DPP PAN perlu kenakan sanksi pembinaan terhadap anggota tersebut," ujarnya.

Alvin mengaku telah menyampaikannya kabar tersebut kepada Ketua Umum PAN Hatta Radjas dan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo. "Pak Drajad menyampaikan akan membawanya ke rapat harian," ujarnya. Adapun pesan singkat yang dikirim ke Hatta belum mendapat balasan.

Informasi yang diterima oleh Alvin, peristiwa itu terjadi ketika Andi Taufan baru datang dari Bandara Narita, sehabis bertemu dengan parlemen Jepang dalam kegiatan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Namun Alvin melihat ada kejanggalan dalam peristiwa itu. Sebab DPR saat ini sedang memasuki masa sidang dan sedang tidak ada kunjungan keluar negeri. "Harusnya dia mengikuti sidang, bukan dengan keluar negeri meninggalkan tugas-tugas di DPR," kata Alvin.

Kejanggalan lain, kata dia, jika kegiatan Andi Taufan di Jepang terkait BKSAP, maka seharusnya perjalanan anggota Komisi V itu sudah diatur oleh protokol Dewan. "Harusnya melalui VIP, tapi informasi yang saya dapat tidak demikian," katanya.

Dia juga mendapat informasi bahwa Andi Taufan membenarkan adanya kegiatan itu dengan parlemen Jepang, namun membantah telah menampar seorang pegawai beacukai bandara melainkan hanya mendorong. "Kalau tidak ada arogansi, tidak mungkin terjadi insiden tampar atau dorong," kata Alvin.

Klarifikasi Insiden Bandara, PAN Panggil Andi Taufan Tiro

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR akan meminta keterangan kadernya, Andi Taufan Tiro, soal sikap Taufan yang dikabarkan arogan ketika berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 22 Februari 2012 sore kemarin. Fraksi PAN memanggil Andi Taufan untuk dimintai klarifikasi.

"Hari ini rencananya kami klarifikasi dulu," kata Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edi, seperti dilansir di tempo.co, Kamis, 23 Februari 2012.

Adapun Andi Taufan melalui pesan BlackBerry yang tersebar ke mana-mana diinformasikan telah menampar seorang pegawai Bea dan Cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu sore kemarin. Anggota Komisi V itu disebut menampar pegawai Bea dan Cukai bandara karena diminta antre saat pergantian shift salat magrib.

Anggota Majelis Pertimbangan PAN, Alvin Lie, mendapat informasi saat itu Andi Taufan baru datang dari Bandara Narita, Jepang, sehabis bertemu dengan parlemen Negeri Sakura dalam kegiatan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

Namun Alvin melihat ada kejanggalan dalam kegiatan itu. Sebab DPR saat ini sedang memasuki masa sidang dan sedang tidak ada kunjungan ke luar negeri. "Harusnya dia mengikuti sidang, bukan dengan ke luar negeri meninggalkan tugas-tugas di DPR," kata Alvin.

Kejanggalan lain, kata dia, jika kegiatan Andi Taufan di Jepang terkait dengan BKSAP, seharusnya perjalanan anggota Komisi V itu sudah diatur oleh protokol Dewan. "Harusnya melalui VIP, tapi informasi yang saya dapat tidak demikian," katanya.

Dia juga mendapat informasi bahwa Andi Taufan membenarkan adanya kegiatan itu dengan parlemen Jepang, tapi membantah telah menampar seorang pegawai Bea dan Cukai bandara, melainkan hanya mendorong. "Kalau tidak ada arogansi, tidak mungkin terjadi insiden tampar atau dorong," kata Alvin.

Setelah mengetahui adanya insiden tersebut, Alvin langsung menyampaikannya kepada Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo, dan Fraksi PAN. "Pak Drajad menyampaikan akan membawanya ke rapat harian," ujarnya. Adapun pesan pendek yang dikirim ke Hatta, Alvin mengatakan belum mendapat balasan.

Mantan anggota Dewan ini mendesak agar Andi Taufan dikenai sanksi pembinaan karena dianggap telah merusak citra partai. Dia juga melihat tindakan Andi Taufan itu telah merusak citra DPR. Namun dia menyerahkannya kepada Badan Kehormatan Dewan untuk mengusut dugaan pelanggaran etika itu.

Kronologis "Penamparan" Petugas Bandara

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro, dituduh telah menampar seorang petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, rabu (22/2/2012) pukul 19.15 WIB. Masalahnya hanya karena antrian.

Saat dikonfirmasi, Taufan membantah itu semua. Dia mengaku telah membaca isi pesan yang beredar tersebut dan mengaku bahwa itu tidak benar. Kejadian bermula ketika dirinya tiba dari Narita Jepang setelah acara Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR di mana dia anggotanya. Rombongan dipimpin oleh Tjahjo Kumolo, anggota Komisi I F-PDI Perjuangan.
"Saya memang rombongan terakhir," Ceritanya, bermula ketika antrian di extrail saat menunggu barang. Antrian yang terlalu lama dan panjang, membuat penumpang marah. Termasuk para eks patriat dari Jepang. Hanya satu extrail yang dibuka sementara ada 2 lagi yang tidak digunakan. "Saya berteriak tolong dibuka lagi dong extrailnya. Semua orang melihat ke arah saya," kata Taufan Tiro seperti dilansir inilah.com.

Walau setelah extrail itu dibuka lagi, ternyata dia dihampiri tiga orang petugas. Petugas ini menanyakan Taufan kenapa dirinya berteriak. "Mereka mengakunya masih sholat," katanya. Tetapi, lanjut Taufan, dia melihat kalau sebagian petugas justru sedang berkumpul dan hanya melihat antrian panjang tersebut.

Bahkan, seorang diantaranya mendekati dia sambil berkata 'kenapa? kenapa?'. Saat itu, Taufan mengaku mendorong orang tersebut. Namun, setelah kejadian itu, seorang komandan dari petugas ini, yang menurut pengakuan Taufan bernama Adrianus, mengatakan bahwa dia telah menampar anak buahnya.
"Padahal saya tidak menampar," elaknya.

Adrianus meminta Taufan untuk meminta maaf. Jika tidak, dirinya akan ditahan di Bandara. Seorang petugas lainnya, meminta Taufan mengeluarkan identitasnya.

"Petugas ini mengijinkan saya keluar setelah melihat paspor saya. Tapi Adrianus ini tidak mengijinkan," katanya. Dia juga membantah membawa nama sebagai anggota DPR. Taufan yakin, bahwa petugas tahu dirinya sebagai anggota DPR ketika paspornya diperiksa.

"Saya tidak menyebut nama dan jabatan saya. Mungkin saat memeriksa pasport, kebetulan saya menggunakan paspor dinas DPR," katanya. Taufan juga mengaku kalau sudah meminta maaf kepada petugas yang didorongnya.

Pesan BBM : Taufan Tiro Menampar Petugas Bandara

Pesan Black Berry Messenger (BBM) beredar luas yang mengatakan anggota DPR asal PAN A. Taufan Tiro  menampar petugas Bea dan Cukai di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, namun ketika dikonfirmasi wakil sekjen DPP PAN yang juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Bone  membantahnya.

Taufan Tiro menegaskan yang terjadi hanya dorong-mendorong, tak ada tamparan. Dia pun siap kalau petugas Bea dan Cukai tersebut melapor ke polisi.

Kejadiannya, menurut Taufan pada Selasa (21/2) sekitar pukul 19.00 WIB. Dirinya bersama rombongan parlemen Jepang baru mendarat dari Narita. Rombongan terhambat karena hanya satu pintu kedatangan yang dibuka oleh petugas Bea Cukai.

Pada saat ambil bagasi, antrean panjang, dia pun meminta pintu yang lain dibuka. Begitu pintu bagasi yang lain dibuka, Taufan keluar barisan dan menuju pintu tersebut. Perdebatan dengan petugas Bea Cukai pun terjadi.

"Saya ditegur petugas Bea Cukai, 'bapak kenapa, ini wilayah kekuasaan saya' kata dia. Itu yang pertama ngomong sama saya namanya Denis, lalu datang bosnya namanya Adrianus. Dua orang hadapi saya maju-maju, ya saya otomatis dorong,saya nggak nampar," kata anggota Komisi V DPR dari PAN, Taufan Tiro, seperti dilansir detikcom, Kamis (23/2/2012).

Taufan berharap broadcast message yang menyebut dirinya arogan tidak begitu saja dipercayai. Dia menantang petugas yang merasa di tampar melapor ke polisi.

"Saya tidak nampar, kalau saya nampar silahkan di visum, silakan dicek di CCTV dan silakan laporkan polisi," tegas Taufan.

Mengenai beredarnya broadcast message di BBM berisi keluhan terhadap tindakan anggota DPR yang arogan, Taufan juga mengaku sudah memperolehnya. Dia menolak kalau tindakannnya disebut arogan, saat itu dia hanya meminta penjelasan soal antrian.

"Kalau dikatakan arogan itu sangat tidak tepat," kata Taufan.

Broadcast message ini berbunyi. "Bantu broadcast untuk menegakkan keadilan dan memberantas keegoisan oknum DPR.td sore diterminal kedatangan internasional bandara soekarno hatta,oknum anggota dewan kita yg terhormat dgn gagah berani menunjukkan egonya menampar petugas beacukai dan membentak bahwa dia adalah anggota dewan hanya karena tidak mau disuruh antri pada saat pergantian shift sholat magrib.oknum tersebut bernama Andi Taufan Tiro komisi V DPR tercinta!"

Antara Jembatan Layang atau Perluasan Terowongan Sumpalabbu

Pemerintah Provinsi Sulawasi Selatan telah menyiapkan desain pembangunan jalan poros Maros-Bone yakni antara pembuatan jembatan layang atau perluasan terowongan Sumpallabbu. 
Bahkan Pemprov telah mempersiapkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk pembangunan jalan antar kabupaten tersebut. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang saat menghadiri acara silaturrahmi antar pengusaha di Kabupaten Bone, Selasa (22/2/2012) siang.

"Kami telah menghitung perkiraan sementara anggaran yang akan digunakan mencapai Rp 3 triliun dengan desain yang telah kami siapkan," jelas Agus.

Menurut Agus, pembangunan jalan poros ini sangat penting. Pasalnya, jalur Maros-Bone merupakan jalur ekonomi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara.
Ia menambahkan, bahwa desain yang telah disiapkan akan mempermudah pengendara melintasi wilayah Maros. Pasalnya, jalan poros Maros-Bone sangat sempit dan terlalu banyak tikungan sehingga rawan macet.
Namun, pihaknya masih membahas beberapa opsi pembangunan jalan tersebut. Karena struktur jalan tersebut masih wilayah pegunungan.

Apalagi pada jalan poros Maros-Bone terdapat situs sejarah di Dusun Sumpalabu, Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo, berupa gunung yang di bawahnya terdapat terowongan untuk dilalui kendaraan tujuan Bone.

Sehingga opsi pertama yang telah disepakati yaitu membangun jembatan layang atau memperluas terowongan dengan mengikis terowongan tanpa merusak situs sejarahnya.
Adapun mekanismenya tetap ditangani oleh Dinas pekerjaan umum sendiri.

"Namun, pembangunan jembatan tersebut lebih besar anggarannya dari pada pelebaran jalan. Sehingga kemungkinan pelebaran lubang (terowongan) yang akan ditempuh nantinya, " ungkap Agus.
Ia juga menambahkan, Jalan altertatif tersebut belum bisa terealisasi karena pagu anggarannya belum didapatkan. Karena jalur poros Maros-pare-pare juga belum selesai karena terkendala sejumlah faktor.

Rosalim Akan Ungkap Bobrok Bupati

Perseteruan Rosalim HAB, mantan Kepala Dinas ESDM yang dinonjobkan akhir Januari lalu oleh Bupati Bone, HAM.Idris Galigo, membuahkan gejolak panas dijajaran Pemkab Bone. 
Rosalim yang merasa diberlakukan tidak adil oleh bupati, mulai membuka aib Pemkab Bone, khususnya kasus pertambangan yang saat ini banyak terjadi masalah dan dugaan tindakan korupsi gotong royong. 
Hal ini lah yang membuat beberapa pejabat teras pemda khususnya pejabat-pejabat yang dekat dengan bupati merasa kuatir dan mulai gusar.
 
Kegusaran dan ketakutan yang mendalam yang diperlihatkan beberapa pejabat tersebut, cukup beralasan. 
Pasalnya, Rosalim, dipastikan banyak mengetahui pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dijajarana Pemkab Bone. Namun Rosalim dalam keterangannya bertekad akan membuka kebobrokan yang terjadi di Dinas Pertambangan Bone. 

Dari Informasi yang dihimpun Upeks, Rosalim saat ini sedang berada di Makassar dengan tujuan untuk menghadap ke Mapolda Sulselbar, untuk melaporkan kembali kasus perizinan pertambangan yang pernah membuat dirinya harus menerima vonis 50 hari dari Pengadilan Negeri Watampone. 

Rosalim akan membuka kembali kasus sengketa perizinan dua perusahaan tambang, yakni PT Merdeka Mineral Indonesia ( MMI) dengan PT Bumi Surya Mas ( BSM) yang ditengarai ada kongkalikong, sehingga muncul dua perizinan dan pencaplokan lokasi tambang di Kecamatan Bonto Cani Bone. 

Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Bone, melihat panasnya perseteruan antara bawahan dengan atasan tersebut, hingga keluarnya permintaan sumpah pocong oleh Rosalim, terkait soal komitmen bupati. 
Asrul Abadi, Perwakilan LSM Kontak, menilai perseteruan kedua pejabat tersebut akan sangat menarik untuk diikuti, karena akan terkuak sebuah kebobrokan pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama. 
sumber : upeks online

Jalur Alternatif Makassar-Bone Akan Dirintis

 Komisi D DPRD Sulsel merintis pembangunan jalan poros Makassar- Pangkep-Bone sebagai jalur alternatif yang akan menghemat jarak tempuh perjalanan Makassar- Bone hingga 50 km kalau melalui jalur lama (Camba)

Komisi D meminta kepada Bina Marga Sulsel untuk melakukan survei guna mengubah status jalan poros tersebut bisa menjadi jalan strategis provinsi. Jalur poros ini melalui Tonasa Satu tembus Tellu Limpo Kabupaten Bone.

"Kita akan bicarakan di APBD 2012, pertama-tama kita akan statusnya untuk supaya bisa menjadi jalan strategis provinsi. Kita akan minta desain dulu baru dulu setelah itu kita akan mengukur berapa anggaran. Mudah-mudahan di APBD perubahan 2012 sudah bisa dibahas anggarannya,"kata salah seorang anggota komisi D Affandy Agusman Aris.

9 Aktivis Bone Bakar Bendera

Aktivis  yang berunjuk rasa di Kantor Camat Bonto Cani, membakar Bendera Merah Putih. Kesembilan orang yag terdiri 3 mahasiswa, 3 pelajar dan 3 pemuda itu kini ditahan di Mapolres Bone. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Kepala Desa Bana, H Amir diturunkan dari jabatannya karena terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi.


Saat berorasi, salah seorang mahasiswa yang bernama Andi Pengeran yang kini ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran, menurunkan Bendera Merah Putih dan membakarnya. Bendera yang dibakar, kini diamankan di mapolres untuk dijadikan barang bukti.
Wakapolres Bone Kompol Ucok Silalahi mengatakan, tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Sementara sembilan orang mahasiswa yang ditahan, baru satu orang yang dijadikan tersangka. Dia dieeanakan Pasal 66 Undang-Undang tentang Lambang Negara dan atau Pasal 154a atau Pasal 406 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Andi Pangeran dia mengaku baru tahu Bendera Merah Putih dibakar setelah berada di tahanan. “Seandainya kami bakar, tentu kami akan melarikan diri,” ucap Andi seperti dilansir di liranews.com,. Minggu (13/11/2011).

Salah seorang mahasiswa, Andi Risal Rafiq juga membantah kasus pembakaran Bendera Merah Putih. Dia mengaku hanya menyampaikan aspirasi agar Kades Bana dihentikan dari jabatannya.

“Jangankan bakar, sentuh tiang benderanya saja tidak pernah,” katanya.

Mereka tetap bersumpah tidak membakar Bendera Merah Putih dan akan terus berjuang menuntut penonaktifan Kades Bana, serta pemberantasan kasus korupsi selama Kades H Amir memerintah.

Kasat Reskrim Polres Bone AKP Trihanto Nugroho mengatakan, setelah membakar Bendera Merah Putih, mereka langsung melarikan diri dan ditangkap anggota polres di Desa Bana, Kecamatan Bonto Cani.

“Seandainya dia tidak membakar, kenapa dia melarikan diri? Sedangkan jarak Desa Bana dengan Bonto Cani itu puluhan kilometer, medannya juga sulit dijangkau dengan kendaraan,” katanya.

Camat Bonto Cani Muh. Andi Hidayat Pananrangi mengatakan tidak berada di tempat ketika mahasiswa melakukan aksi dan membakara Bendera Merah Putih.

“Saya ada rapat di Kantor Bupati jadi tidak tahu soal itu,” katanya.

Menurut dia, tindakan mahasiswa membakar Bendera Merah Putih sudah di luar batas kewajaran, karena membakar simbol Negara. Dia menilai aksi mahasiswa sudah mengarah ke tindakan makar. Karena itu , dia berharap polisi menindak tegas para pelaku serta melakukan pengembangan untuk mengungkap aktor di balik peristiwa tersebut.

Dia menilai tuntutan mahasiswa agar Kepala Desa Bana mengundur diri, tidak relevan, sebab yang bersangkutan saat ini ditahan di kantor polisi.

Sahrul Bersama Idris Galigo Lounching Aerial Seeding

Teknologi penanaman benih dari udara atau dikenal Aerial Seeding kini mulai dilakukan di Sulawesi Selatan. Peluncuran penaburan benih menggunakan helikopter diluncurkan di Desa Mamminasae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Sabtu, 15 Oktober oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Bone HM Idris Galigo.

Aerial Seeding tersebut dilakukan untuk mengatasi puluhan hektare lahan kritis di wilayah tersebut. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, dalam sambutannya mengatakan, aerial seeding merupakan percontohan secara nasional,yang dimulai dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di di Kabupaten Bone. Menurut Syahrul, penaburan benih melalui udara ini, merupakan cara menanam secara modern. Dengan cara ini, kata Sayhrul, sangat efektif untuk merehabilitasi lahan kritis dengan skala luas dalam waktu singkat dan

sangat murah dibandingkan pembibitan secara manual.

Selain itu, kata dia, aerial seeding itu sendiri sebagai stimulan, agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak menanam pohon. Pasalnya, kata Syahrul, manfaatnya sangat dirasakan masyarakat itu sendiri.

"Oksigen itu adai karena adanya penghijauan di sekitar kita.

Sehingga, aerial seeding sendiri sebagai bentuk ekosistem, dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat itu sendiri," kata Syahrul dalam sitat fajar. Sementara itu, Bupati Idris Galigo mengatakan, luas lahan alam penaburan benih melalui udara ini sebesar 10.000 hektare. Sehingga, lanjutnya, dengan adanya aerial seeding itu, dapat mengurangi lahan kritis yang

ada di Kabupaten Bone.Usai launching tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, didampingi Bupati Bone, HAM Idris Galigo, danKetua DPRD Bone, Ambo Dalle, serta Danrem 141/Toddopuli Kol Inf Syukran Hambali, pun menuju helikopter untuk menaburkan benih. Bupati Bone, HAM Idris menyerahkan sejumlah bibit pohon jati kepada gubernur Sulsel, untuk ditaburkan melalui udara. Sekadar diketahui, luas lahan kritis seluruh Sulsel, mencapai 682.784 hektare, dengan sebaran, 369.956 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 312.828 hektare di luar kawasan hutan.Daerah-daerah yang akan dijadikan aerial seeding berikutnya, yaitu Kabupaten Maros, Sinjai, Enrekang, Gowa dan Tanah Toraja.
 

Masyarakat Bone Heboh Isu Penemuan Goa Prasejarah

Masyarakat Kabupaten Bone, Sulsel, tengah dihebohkan kabar penemuan gua prasejarah di Desa Langi, Kecamatan Bontocani. Isu seputar kebenaran gua pra sejarah itu kini jadi bahan perbincangan yang hangat di masyarakat.

Berdasarkan sitat tribun-timur com, gua pra sejarah yang terletak sekitar 70 kilometer dari Kota Watampone memiliki kemiripan dengan gua Leang- Leang di Kabupaten Maros.

Di dalam gua tersebut dikabarkan terdapat lukisan tangan dan binatang yang konon dibuat oleh manusia purba yang hidup di gua tersebut.

Menurut laporan, gua tersebut ditemukan pada 22 Januari lalu oleh beberapa warga setempat yang tengah berburu babi hutan. Meski demikian, isu tersebut belum mendapat respon dari pemerintah setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum satu pun petugas Dinas Pariwisata maupun instansi terkait melakukan pengecekan kebenaran penemuan gua.

Diisukan Ditahan, Bupati Bone Ternyata Ke Surabaya

Alfian T.A bersama Bupati. foto:tribun-timur.com/

Di tengah isu seputar penahanan dirinya oleh penyidik Mabes Polri, Bupati Bone, Idris Galigo, muncul  bersama legislator DPRD Bone, Alfian T Anugerah. di Surabaya

Politisi PDK tersebut mengaku bahwa saat ini bersama bupati dan memasang foto dirinya sebagai foto profil blackberry messenger.

Alfian mengaku berfoto bersama Idris di salah satu hotel di Kota Surabaya, Kamis (22/9/2011). Rombongan legislator DPRD mengunjungi kota pahlawan dalam rangka studi banding.

Sedangkan Bupati Bone mengunjungi Surabaya untuk menghadiri pembukaan pameran perindustrian di Surabaya.

Seperti diketahui bahwa Bupati akan dipanggil sabagai saksi  kasus pemalsuan surat yang dilakukan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bone, Rosalim HAB. Namun pemeriksaan tersebut belum bisa terlaksana karena masih menunggu izin dari Presiden SBY

Polri telah mengajukan permohonan izin pemeriksaan Bupati Bone tersebut sejak 24 Mei 2011 lalu. "Surat permohonan izin untuk memeriksa Bupati Bone telah dikirimkan kepada Presiden pada 24 Mei 2011 dan telah diterima oleh staf Presiden tanggal 27 Mei 2011. Hingga saat ini, masih menunggu jawaban dari Presiden," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal (Pol) Anton Bachrul Alam, Jumat (23/9/2011).

Pemeriksaan terhadap Bupati Bone merupakan pengembangan dari penyidikan kasus pemalsuan surat izin Kuasa Pertambangan (KP) yang disengketakan dua perusahaan tambang lokal, yakni PT Merdeka Mineral Indonesia (MMI) dan PT Bumi Surya Mas (BSM), dengan tersangka Kepala Dinas ESDM Bone, Rosalim HAB.

Sejak sepekan terakhir, wartawan kesulitan menemui Bupati Bone di kantornya. Dikabarkan orang nomor satu di kantor pemerintahan Kabupaten Bone itu tak kelihatan batang hidungnya, karena terbang ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan terkait kasus ini.

Putra Mantan Gubernur Juga Akan Maju di Pilkada Bone

Putra mantan Gubernur Sulsel Amin Syam, Imran Tenritatta Amin Syam, mengatakan dirinya siap maju dalam Pilkada Bone 2013 mendatang. Dirinya siap maju jika warga Bone menginginkannya dan memberi dorongan. Jika tidak ada dorongan warga Bone, ia tidak akan maju.

"Saya tidak pernah berkeinginan, namun siap asalkan ada dorongan dari warga Bone. Jika tidak ada, saya tidak akan maju," kata anggota DPRD Kota Makassar ini, Jumat (16/9/2011).

Suami dari Andi Ledisa Siradju ini mengatakan pula, sebelum membulatkan niatnya untuk maju dalam Pilkada Bone, akan salat istikharah terlebih dahulu untuk meminta petunjuk. Jika ada petunjuk, ia siap mengarungi pilkada di Bumi Arung Palakka itu.

"Kampung saya di Bone dan keluarga besar saya paling banyak di sana. Selain di Bone, keluarga besar saya juga ada di Parepare dan Enrekang," tambah pria yang akrab disapa Aco ini

Pemeriksaan Bupati Menunggu Izin Presiden

Bupati Bone, Idris Baligo akan diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan surat yang dilakukan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bone, Rosalim HAB. Namun pemeriksaan tersebut belum bisa terlaksana karena masih menunggu izin dari Presiden SBY.


Polri telah mengajukan permohonan izin pemeriksaan Bupati Bone tersebut sejak 24 Mei 2011 lalu. "Surat permohonan izin untuk memeriksa Bupati Bone telah dikirimkan kepada Presiden pada 24 Mei 2011 dan telah diterima oleh staf Presiden tanggal 27 Mei 2011. Hingga saat ini, masih menunggu jawaban dari Presiden," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal (Pol) Anton Bachrul Alam, Jumat (23/9/2011).

Pemeriksaan terhadap Bupati Bone merupakan pengembangan dari penyidikan kasus pemalsuan surat izin Kuasa Pertambangan (KP) yang disengketakan dua perusahaan tambang lokal, yakni PT Merdeka Mineral Indonesia (MMI) dan PT Bumi Surya Mas (BSM), dengan tersangka Kepala Dinas ESDM Bone, Rosalim HAB.

Sejak sepekan terakhir, wartawan kesulitan menemui Bupati Bone di kantornya. Dikabarkan orang nomor satu di kantor pemerintahan Kabupaten Bone itu tak kelihatan batang hidungnya, karena terbang ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan terkait kasus ini.

Sementara, Rosalim yang ditahan pihak kejaksaan akhir Agustus lalu, telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Watampone.

Sengketa dua perusahaan bermula ketika pada 2006, PT MMI mengantongi izin KP eksplorasi atas lahan seluas 5.000 hektare dengan nomor register 540/237/III/pertambangan/2006. Namun, pada 2007, Pemkab Bone justru kembali menerbitkan KP eksplorasi untuk PT BSM di lahan milik PT MMI. Kedua KP tersebut keluar atas munculnya surat telaah yang dibuat Dinas ESDM Bone.

PT MMI kemudian mengadukan Rosalim ke polisi dengan dugaan pemalsuan surat telaah. Sebagai pejabat yang membantu bupati selaku pemegang hak pemberi KP, Rosalim berwenang mengeluarkan surat telaah.
Berdasarkan sumber Tribun, Dinas ESDM mengeluarkan telaah di lahan yang sama karena memprediski PT MMI berhenti beroperasi. Namun, penerbitan surat telaah atas lahan yang sama justru menuai masalah.

Bursa Ketua KNPI Bone Semakin Ramai

Kandidat calon ketua umum DPD KNPI Bone bertambah. Setelah sebelumnya sejumlah kandidat ramai disebut akan maju, kini giliran mantan ketua HMI Bone dan kader Pemuda Pancasila, Abd Rahman, menyatakan kesediaannya.


Rahman mengklaim telah mengantongi rekomendasi Sapta marga dan srikandi PP. "Mohon doa dan dukungannya. Saya siap bertarung di Musda KNPI," ujar Abd Rahman seperti dalam sitat tribun-timur.com

Pelaksanaan Musda KNPI sendiri akan digelar pada 24-25 September di Tanjung Palette. Selain Rahman, sejumlah kandidat masuk bursa calon ketua seperti Ketua GP Anshor, Ismail Keri, bekas ketua PMII, Fadly, bekas sekretaris GP Anshor, Suardi Mandang. Dua legislator yang juga tokoh pemuda, Irsan Galigo dan Andi Irwandi juga santer diberitakan maju.