Kedua fraksi ini meninggalkan Gedung DPRD Bone setelah meyatakan sikap ketidak sepakatannya terhadap mekanisme pengadaan 200 kendaraan dinas (randis) untuk kepala desa.
Ada dua opsi yang dibahas pada rapat gabungan komisi ini, yang pertama menawarkan bahwa pengadaan kendaraan dinas dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang kemudian memberikannya kepada Kepala Desa dalam berbentuk barang sedangkan opsi lainnya menawarkan pengadaan randis dalam bentuk dana dan diberikan langsung ke desa yang berhak menerima. Kedua fraksi tersebut bertahan untuk opsi kedua. Sementara empat fraksi lainnya, Fraksi Golkar, PBBS, PDK, dan PAN memilih opsi pertama.
" Kami tidak menolak pengadaan randis namun mekanisme pengadaannya yang terlalu bersifat politik dan terinterfensi, " jelas Wakil Ketua Fraksi PDIP Andi Mappamadeng, Jumat (30/12/2011) saat ditemui wartawan.
Ia juga menyebutkan bahwa apabila pengadaan randis dikelola oleh Pemkab maka randis itu nantinya akan menjadi aset Pemkab bukan aset daerah sehingga, desa hanya akan bergantung pada Pemkab dan tidak ada penguatan otonomi desa.
Mestinya, lanjut Mappamadeng, dana tersebut diberikan kepada alokasi dana desa (ADD) yang kemudian dijadikan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan begitu, seluruh hak-hak otonomi desa diberikan secara optimal
" Kalau motor diberikan oleh Pemkab makan nantinya tip dari pengadaan randis akan diambil oleh Pemkab dan bisa jadi digunakan untuk politik ataupun kepentingan kelompok, " jelas Mappamadeng (sumber :tribun-timur.com)
0 komentar:
Posting Komentar