Namun hingga saat ini Pemkab Bone belum menyerahkan data inventaris kepala desa yang akan mendapatkan motor itu. Data yang dimaksud antara lain, jumlah kepala desa yang telah memperoleh motor dinas pada tahun 2009.
"Ada 100 unit motor dinas yang dibeli untuk kepala desa. Ditambah lagi sebelumnya, pada anggaran pokok tahun 2012, pemerintah menambah lagi 200 unit motor dinas. yang menjadi persoalan bagi DPRD adalah total motor dinas yang dianggarkan sejak tahun 2009 hingga tahun ini sudah mencapai 300 motor. Jika ditambah lagi berarti menjadi 400 motor, sementara laporan untuk itu sampai sekarang tidak ada," jelas Ambo Dalle, seperti dilansir di tribun-timur.com
Calon wakil bupati Partai Golkar ini menambahkan, dari dua kali pembelian motor dinas, yang dilaporkan baru tahun 2009. Itu pun hanya 95 motor dengan rincian 80 motor untuk kepala desa, 15 lainnya dialokasikan untuk lurah, sementara lima unit motor dinas lainnya tidak diketahui keberadaannya. Ironisnya, Pada perubahan anggaran tahun 2012 ini pemerintah kabupaten melalui sekretariat kabupaten mengajukan tambahan pembelian motor sebanyak 100 unit meski laporan randis tahun sebelumnya belum dilaporkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Andi Surya Darma menyebutkan, tambahan 100 unit randis demi asas keadilan dan pemerataan, sebab dari 300 kepala desa yang ada, sisanya belum memperoleh motor dinas.
"Kita ingin agar ada pemerataan. Kalau yang lain tidak mendapatkan motor, akan menimbulkan kecemburuan sosial," ujarnya.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bone, Sri Rahayu Irwandi meminta pemerintah Kabupaten Bone segera menyerahkan motor dinas tersebut kepada kepala desa. Ia menilai pemerintah sengaja memperlambat proses penyerahan motor kepada yang berhak sehingga merugikan kepala desa itu sendiri dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar