“Dalam berbagai kesempatan selaku pembina KORPRI saya selalu memperingatkan agar PNS menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekkab Bone Achmad Amien, seperti dikutip di tribun-timur.com (27/1/2012)
Menurutnya, jika ada oknum PNS atau pejabat tertentu terlibat dalam hal memberikan dukungan kepada balon tertentu akan menyulut konflik di tubuh birokrasi. Untuk mencegah hal itu terjadi, Sekkab akan menegur pejabat maupun PNS yang nyata-nyata ikut mensosialisasikan cabup tertentu.
Meski belum waktunya, namun antisipasi itu perlu mengingat sisa satu tahun lagi yaitu 2013 Pilkada di Bone, " ungkap Amien.
Bahkan, pihaknya akan memberi sanksi sesuai ketentuatn yang ada kepada pejabat atau pegawai negeri bila terlibat politik praktis. Sanksi terberat berupa pemecatan dengan tahapan yang prosedur dan mekanisme penegakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
Menjelang Pilkada di Bone , sudah banyak figur yang terjun di masyarakat untuk mensosialisasikan diri. Saat terjun ke masyarakat, ditengarai ada keterlibatn PNS yang memiliki hubungan kerabat dengan calon yang bersangkutan. Diduga keterlibatan oknum nantinya dapat memecah kongsi yang terjadi antara bupati Idris Galigo dan wakil bupati, Said Pabokori.
Idris Galigo yang merupakan Ketua Golkar dipastikan memberikan dukungannya kepada Syahrul Yasin Limpo, sementara, Said Pabokori yang juga Ketua Demokrat Kabupaten Bone, jelas akan mendukung Ilham Arief Siradjudin.
Diantara beberapa figur Balon Bupati Bone juga ada sejumlah pejabat dan saat ini giat bersosialisasi. Pejabat tersebut adalah Kepala Dinas PU Andi Sultan Pawi. Juga terdapat Andi Syamsiar Halid, PNS di Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bone, Andi Mangunsidi Massarapi, Kepala BPMD Provinsi Sulsel.
“Saya berharap agar pegawai maupun pejabat menjaga kenetralan dan tidak mengambil resiko yang hanya merugikan diri sendiri,” terang Amien.
0 komentar:
Posting Komentar