Oleh : Fajar Juzhard
Fenomena
PNS di peralat utk pengumpulan KTP seperti yang marak terjadi di Bone
akhir2 ini sy kira sangat sulit diterima dg nalar, disadari atau tidak
akan mencoreng kehormatan Korps Pamong Praja. Birokrasi adalah domain yg
sama sekali berjauhan dg proses perebutan kekuasaan di daerah.
Bila Pilkada dimenangkan oleh calon yang menggunakan struktur
birokrasi, maka keseimbangan seluruh sistem yang menggerakan
pemerintahan Bone akan terganggu, terganggu oleh kemenangan yang tidak
terhormat karena menyeret-nyeret para abdi negara dalam ruang politik
praktis yang merangsang sistem birokrasi daerah menjadi tidak
profesional, tidak kredibel, tidak jujur, akibat kompetisi politik,
bukan kompetisi prestasi.
Bila pucuk pimpinan yang memengang kendali
kekuasaan tidak menggunakan konsep manajerial yang objektif berdasarkan
kompetensi individu dan cenderung mengendalikan birokrasi dlm frame
politis, maka sistem birokrasi tidak akan berjalan pada poros yang
semestinya. Birokrasi akan jalan ditempat, karena energinya terkuras
untuk melayani kepentingan2 politik salah satu cabup ketimbang melayani
kepentingan masyarakat Bone pd umumnya/
Masyarakat Bone tentu sangat
berharap, Pilkada merupakan produk murni masyarakat bone, bukan produk
PNS yang berkongsi dgn salah satu Calon Bupati. Bagaimanapun mereka
digaji dari dana masyarakat yang seharusnya tidak melupakan tugas utama
mereka sebagai abdi masyarakat. Dan birokrasi adalah institusi yang
seharusnya menjadi benteng terakhir kita atas segala bentuk politisasi
kepentingan publik.
Judul Asli : JAGA KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA: FENOMENA POLITISASI PNS UNTUK PENGUMPULAN KTP DEMI KEPENTINGAN PILKADA BONE........
0 komentar:
Posting Komentar