Pilkada dan Politisasi PNS

Oleh : Fajar Juzhard

Fenomena PNS di peralat utk pengumpulan KTP seperti yang marak terjadi di Bone akhir2 ini sy kira sangat sulit diterima dg nalar, disadari atau tidak akan mencoreng kehormatan Korps Pamong Praja. Birokrasi adalah domain yg sama sekali berjauhan dg proses perebutan kekuasaan di daerah. Bila Pilkada dimenangkan oleh calon yang menggunakan struktur birokrasi, maka keseimbangan seluruh sistem yang menggerakan pemerintahan Bone akan terganggu, terganggu oleh kemenangan yang tidak terhormat karena menyeret-nyeret para abdi negara dalam ruang politik praktis yang merangsang sistem birokrasi daerah menjadi tidak profesional, tidak kredibel, tidak jujur, akibat kompetisi politik, bukan kompetisi prestasi.

Bila pucuk pimpinan yang memengang kendali kekuasaan tidak menggunakan konsep manajerial yang objektif berdasarkan kompetensi individu dan cenderung mengendalikan birokrasi dlm frame politis, maka sistem birokrasi tidak akan berjalan pada poros yang semestinya. Birokrasi akan jalan ditempat, karena energinya terkuras untuk melayani kepentingan2 politik salah satu cabup ketimbang melayani kepentingan masyarakat Bone pd umumnya/
Masyarakat Bone tentu sangat berharap, Pilkada merupakan produk murni masyarakat bone, bukan produk PNS yang berkongsi dgn salah satu Calon Bupati. Bagaimanapun mereka digaji dari dana masyarakat yang seharusnya tidak melupakan tugas utama mereka sebagai abdi masyarakat. Dan birokrasi adalah institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir kita atas segala bentuk politisasi kepentingan publik.

Judul Asli : JAGA KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA: FENOMENA POLITISASI PNS UNTUK PENGUMPULAN KTP DEMI KEPENTINGAN PILKADA BONE........

Berita Terkait :